Proyek Manajemen Sumber Daya Manusia, Komunikasi danPengembangan E-KTP

Akhir-akhir ini sering nulis tentang seluk beluk kuliah ya, yah itulah satu diatara fungsi blog ini hanya sekedar berbagi informasi materi kuliah agar materi yang disampaikan dosen di kampus tidak sia-sia.

Kali ini saya ngepost tentang tugas terstruktur mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi yaitu materi chapter akhir 09, 10, dan 11 Proyek Manajemen Sumber Daya Manusia, Komunikasi Dan Resiko akan tetapi studi kasus yang diambil kali ini adalah “Proyek Pengembangan E-KTP di Indonesia”.

PROYEK MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PENGEMBANGAN E-KTP

Dalam pembangunan program E-Ktp yang dicanangkan oleh pemerintah, sumber daya manusia sangat dibutuhkan walaupun sudah berbasis komputer. Sumber daya manusia yang menjalankan sistem, kemampuan interaktifitas program komputer yang digunakan dalam sistem,  serta kualitas informasi yang dihasilkan.

Prosesnya meliputi :

Mengambangkan rencana sumber daya manusia

  • Pemerintah melakukan perencanaan yang matang tentang proyek pengembangan e-ktp, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasikan peran proyek, tanggung jawab, dan pelaporan proyek e-ktp.
  • Menentukan kriteria yang dibutuhkan pemerintah dalam proyek e-ktp berdasarkan keahlian sumber daya manusia
  • Melakukan dokumentasi dan bertanggung jawab atas proses perencanaan sumber daya manusia dari peran proyek pengembangan e-ktp
  • Membuat laporan kegiatan penentuan sumber daya manusia pada proyek pengembangan e-ktp.

Mendapatkan tim proyek

  • Pelayanan pada Pembuatan E-KTP haruslah berkualitas, maka para pegawai harus benar-benar SDM yang memiliki kemampuan tinggi dalam memberikan pelayanan. Dengan begitu masyarakat akan mendapatkan kepuasan yang menjadi harapan. Mereka tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan standart pelayanan yang berkualitas.
  • Maka, didapatlah tim proyek yang sesuai dengan bidangnya seperti :
  • Kasi Pemerintahan
  • Staf Administrtasi proses rekam data e-ktp
  • Teknisi alat rekam data e-ktp
  • Petugas cetak e-ktp

Mengembangkan tim proyek, membangun individu dan kelompok keterampilan untuk meningkatkan kinerja proyek berdasarkan keahlian dari sumber daya manusia secara individu yang kemudian dibuat beberapa tim pada proyek pengembangan e-ktp.

Mengelola tim proyek, melacak kinerja anggota tim, memotivasi anggota tim, memberikan umpan balik tepat waktu, menyelesaikan masalah dan konflik, dan mengkoordinasikan perubahan untuk membantu meningkatkan kinerja proyek pengembangan e-ktp.

PROYEK MANAJEMEN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN E-KTP

Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat, dalam proses transmisi akan banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi pelaksanaan dan akan menghalangi pelaksanaan kebijakan. Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf adminstrasi dan menghambat kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif.

Prosesnya adalah sebagai berikut:

  1. Mengidentifikasikan Stakeholder
  2. Perencanaan Komunikasi
  3. Mendistribusikan Informasi
  4. Mengelola tujuan stakeholder
  5. Melakukan laporan kinerja

Adapaun tugas, tanggung jawab serta wewenang dalam memenuhi sumber-sumber kebijakan e-KTP di Indonesia adalah sebagai berikut

Pemerintah Pusat :

  • Menyiapkan Pedoman dan Petunjuk Teknis.
  • Menyediakan anggaran untuk Pemutakhiran Data Kependudukan secara massal pada tahun 2010, Penerbitan NIK tahun 2010 dan 2011, Penerapan e-KTP tahun 2011 dan 2012.
  • Menyiapkan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Sistem, Sewa Jaringan, Blangko e-KTP untuk pertama kali.
  • Melakukan Sosialisasi, Bintek, dan Damtek

Pemerintah Provinsi :

  • Melakukan Sosialisasi.
  • Mengkoordinasikan, memberikan Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi kepada Kabupaten/Kota di Provinsi masing-masing.
  • Monitoring dan Evaluasi, serta melaporkannya kepada Pemerintah Pusat. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  • Melakukan Sosialisasi kepada aparat dan masyarakat.
  • Mengkoordinasikan Penyelenggaraan semua kegiatan Administrasi Kependudukan di Kabupaten / Kota masing-masing.
  • Menyelenggarakan / Melaksanakan Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Penerapan e-KTP, dengan melibatkan Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW.
  • Monitoring dan Evaluasi, serta melaporkannya kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota.

PROYEK MANAJEMEN RESIKO PENGEMBANGAN E-KTP

Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

  1. Melakukan analisis resiko kualitatif
  2. Perencanaan tanggapan resiko, melakukan mengambilan langkah-langkah untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman untuk memenuhi tujuan pada proyek pengembangan e-ktp
  3. Pemantauan dan pengendalian resiko, pemantauan diidentifikasi dan sisa risiko, identifikasi risiko baru, melaksanakan rencana respon risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang hidup proyek pengembangan e-ktp.

Oleh :

  • Siti Mustiani                          121102420
  • Edie Laksono Permata        121102556
  • Fenri                                       121102551
  • Gelvin Sugandy                    121102553
  • Ricky                                       121102568
Be social share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *