Apa itu UU ITE? Pengertian, Tujuan, dan Hubungan dengan Law Firm Indonesia

Perkembangan teknologi informasi terutama berkaitan dengan dunia maya semakin berkembang dari zaman ke zaman. Hal ini membuat penggunaan teknologi informasi dalam masyarakat semakin mudah terutama dalam hal akses informasi di dunia maya. Hal ini tentunya memberikan keuntungan tersendiri bagi setiap masyarakat untuk mendapatkan hal-hal lebih mudah melalui dunia maya. Namun, perkembangan teknologi informasi tidak selalu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, karena masih memiliki banyak celah untuk terjadinya suatu kejahatan. Untuk itulah tercipta UU ITE sebagai perlindungan masyarakat dalam penggunaan teknologi. Namun, karena banyak masyarakat umum yang belum benar memahami masalah ini, masyarakat membutuhkan bantuan Law Firm Indonesia

Pengertian dan Tujuan UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah aturan dan regulasi yang ditetapkan di Indonesia dalam ranah UU ITE. Kemudian Undang-Undang ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal sebagai UU ITE. 

UU ITE berlaku bagi seseorang yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, dengan kata lain orang yang melakukan kejahatan siber di dalam maupun luar Indonesia dan kejahatan tersebut merugikan Indonesia, maka kejahatan siber yang dilakukan oleh orang tersebut dapat dikenakan UU ITE. Selanjutnya secara substansi perlu diketahui juga hal-hal apa saja yang diatur dalam UU ITE. Hal ini dapat dilihat melalui setiap BAB pada UU ITE sebagai berikut: 

  1. BAB I : Mengatur ketentuan umum
  2. BAB II : Mengatur asas dan tujuan
  3. BAB III : Mengatur informasi, dokumentasi dan tanda tangan elektronik
  4. BAB IV : Mengatur penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik
  5. BAB V : Mengatur transaksi elektronik
  6. BAB VI : Mengatur nama domain, HAKI, dan perlindungan hak pribadi
  7. BAB VII : Mengatur perbuatan yang dilarang
  8. BAB VIII : Mengatur penyelesaian sengketa
  9. BAB IX : Mengatur peran pemerintah dan peran masyarakat
  10. BAB X : Mengatur penyidikan
  11. BAB XI : Mengatur ketentuan Pidana
  12. BAB XII : Ketentuan peralihan
  13. BAB XIII : Ketentuan penutup

Tujuan utama dari UU ini adalah memberikan arah kepada masyarakat agar menggunakan teknologi sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan. Seperti yang kita ketahui kejahatan melalui teknologi seperti pencurian data pribadi dan penggunaan alat elektronik yang disalahgunakan demi kepentingan pribadi. 

Hubungan UU ITE dengan Law Firm Indonesia

UU ITE hadir untuk menindak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta dapat digunakan sebagai payung hukum memerangi berbagai jenis kejahatan siber. Akan tetapi,diperlukan adanya kerja sama antara masyarakat dengan pihak yang berwajib agar UU ITE dapat berlaku efektif di masyarakat. UU ITE juga memberikan perlindungan dalam perkembangan perdagangan melalui media online seperti online shop. Hal ini tujuannya untuk mencegah adanya kerugian yang ditimbulkan melalui perdagangan online shop antara penjual dengan pembeli. Selain itu belakangan ini banyak sekali terjadi kasus, seperti pencemaran nama baik, SARA, pengancaman serta pornografi. 

Berkaitan dengan masalah di atas, banyak Law Firm Indonesia yang menawarkan jasa konsultasi dan pendampingan hukum kepada perusahaan dalam menghadapi masalah kejahatan siber dan hal lain yang berhubungan dengan UU ITE. Salah satu Law Firm Indonesia yang berpengalaman dan handal dalam menangani kasus ITE adalah DSLA Law Firm. Berdiri sejak 1999. DSLA Law Firm mampu berkembang dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan telah berhasil membantu banyak klien. 

Semoga bermanfaat ^^

Be social share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *